Bulan ini pemberitaan sangat ramai mengenai Pilkada melalui DPRD, kita merasakan kemunduran demokrasi, dimana hak kita sebagai rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya hilang. Walaupun masih ada kesempatan untuk melakukan Judicial Review, bagi saya ini buka perkara hukum semata. Tapi ini masalah rakyat dimana kita sebagai bagian dari rakyat hanya menjadi bahan permainan politikus dan Capres/Cawapres yang kalah. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tampaknya belum bisa menerima kekalahan, sehingga mereka memaksakan diri mengesahkan RUU Pilkada DPR, yuuup... kita kembali ke zaman Orde Baru... jangan harap bisa melihat pemimpin daerah bisa memimpin dengan tenang tanpa ada setoran. Tampaknya KPK akan bekerja keras dan menjebloskan para pelaku siapa pun yang melakuakan dan jika mereka berani bermain api.
Saya gak terlalu peduli dengan permainan akrobatik Demokrat dengan pak Beye yang menyesalkan pengesahan Pilkada DPRD, gak juga peduli dengan permintaan maaf dari Ibas atau pengajuan ke MA oleh pak Beye. Tapi ada sesuatu yang mengerian disini, bagi saya ini hanya langkah awal dari koalisi MP terhadap kepemimpinan yang dipilih rakyat yaitu Jokowi - JK. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka bisa berbuat sesuatu terhadap bangsa ini, bisa saja kepemimpinan Jokowi-JK selama 5 tahun akan banyak cobaan dari Koalisi MP, paling mengerikan jika mereka berani melakukan Impeachman sebelum masa jabatan berakhir, ini hanya semacam warning buat bangsa ini. Mau kah kita selama 5 tahun ke depan hanya menyaksikan koalisi yang mementingkan diri sendiri? tentu tidak karena kebijakan pemerintah demi kepentingan rakyat bisa saja dimentahkan wakil rakyat yang tidak menggambarkan wakil kita. Jangan sampai lupa 5 tahun ke depan partai mana saja yang sudah membunuh hak rakyat untuk menentukan pilihannya.
Bagi saya cukup sederhana, partai yang tidak mau menerima kekalahan dan ngotot merasa menang dan siapa yang menjadi ketuanya sekarang tak akan pernah saya pilih, itu pun jika pro Pilkada langsung menang Judicial Review. Bagaimana jika mereka kalah? toh selama pemilihan kepala daerah kita hanya akan bisa menerima apa adanya, suka tidak suka, senang tidak senang, doa saya semoga KPK banyak jebloskan mereka yang korup. Lalu bagaimana jika kewenangan KPK dikebiri? Lawan itu kata paling tepat. Dan tunggu pemilu berikutnya, tak ada suara buat partai yang pro Pilkada DPRD...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar